Advertisemen
Militer Indonesia (TNI) tidak perlu mengikuti saran yang kuat untuk mengadakan pemutaran film propaganda Pengkhinatan G30S / PKI (Pengkhianatan G30S / PKI), sebuah kelompok hak asasi mengatakan.
Amnesty International Indonesia telah menekankan bahwa banyak elit dan partai sering memperbesar masalah yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau gerakan komunis yang sekarang sudah tidak berfungsi.
Komentar Amnesty datang sebagai tanggapan atas saran dari mantan Panglima Militer Indonesia (TNI) Bapak Gatot Nurmantyo kepada militer untuk mengadakan pemutaran film tersebut. Ketika dia masih menjadi komandan TNI pada tahun lalu, Pak Gatot Nurmantyo memerintahkan personil militer untuk menonton film.
Pengkhianatan G30SPKI yang disutradarai oleh auteur Arifin C. Noer dan didanai oleh pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Soeharto, presiden melayani kedua dan terlama di negara itu, menceritakan kisah Jenderal Soeharto meniadakan kudeta yang dituduhkan pada PKI.
Dalam film anggaran besar, partai digambarkan sebagai memegang ambisi untuk mengambil alih kekuasaan dan memerintah negara di bawah ideologi komunis. Komunis digambarkan sebagai orang liar tak bertuhan yang menyiksa dan membunuh perwira Angkatan Darat berpangkat tinggi.
Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia mengatakan pilihan untuk menonton film itu ada di tangan masing-masing individu.
Semua personil militer, dimanapun mereka berada, serta semua warga negara, tidak boleh dipaksa untuk menerima sejarah hanya dari film. Mereka harus sadar bahwa ada beberapa catatan sejarah PKI, kata Bapak Usman Hamid dalam pernyataan yang tertulis.
Advertisemen